Pikiran Rakyat – Antisipasi Perkembangan Global, Indonesia Perkuat HKI

 

7 Juni, 2013 – 11:24

BANDUNG, (PRLM).- Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Hak Cipta (copyright) dan Hak kekayaan Industri (industrial property rights); yang mencakup Paten (patent), Desain Industri (industrial design), Penanggulangan pratik persaingan curang (repression of unfair competition), Desain Tataletak Sirkuit Terpadu (layout design of integrated circuit); dan Rahasia Dagang (trade secret).

 

Senior Konsultan HKI Nuansa Trademark Patent, Henky Solihin MZ,S.H.,M.H. mengatakan, sistem HKI adalah sistem privat (private rights) artinya seseorang bebas mengajukan permohonan pendaftaran karya Intelektualnya untuk mendapatkan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada individu pelaku HKI seperti Inventor, pencipta, pendesain termasuk merek. Pesatnya perdagangan Global menjadikan HKI salah satu sistem penting menunjang pertumbuhan ekonomi.

 

Menurut Henky, dimasukannya berbagai aspek-aspek persetujuan HKI dalam perdagangan dunia “Agreement on trade-related Aspects of intellectual property rights” yang menjadi bagian dari salah satu paket pembentukan organisasi perdagangan se-dunia (Agreement Establishing the world Trade Organization) merupakan bukti nyata pentingnya HKI dalam perdagangan. Badan internasional PBB yang mengurus masalah HKI adalah WIPO (world intellectual property organization) dimana Indonesia termasuk salah satu anggotanya dengan diratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

 

“Sebagai negara berkembang Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi perkembangan global untuk memperkuat sistem HKI yang efektif dan kompetitif secara internasional. Hal itu sebagai bukti kesiapan Indonesia memberikan perlindungan paten secara Internasional untuk inventor atas invensinya dalam teknologi. Aturan permohonan paten melalui jalur PCT (patent cooperation treaty) secara Internasional dapat kita lihat pada Bab IX pasal 109 Undang-undang R.I. no.14 Tahun 2001 Tentang Paten, namun sangat disayangkan pengajuan Paten internasional melalui jalur PCT dari Indonesia sangat minim sekali,” ujar Henky.

 

Khusus masalah paten Indonesia berada pada situasi yang mengkhawatirkan bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Dari data Annual Report WIPO tahun 2000, tidak satupun applikasi Paten yang di ajukan oleh inventor WNI atas invensinya.

 

Berkat kerja keras dalam mendukung inventor atas invensi paten, Kantor Konsultan HKI Nuansa Trademark Patent yang saat ini beralamat jalan Inhofftank no. 21 Bandung dengan Legal Konsultan HKI terdaftar pada dirjen HKI Henky Solihin MZ,SH.,M.H., pada tahun 2010, memasukan pendaftaran paten internasional PCT asli karya teknologi putra bangsa. Hal ini menunjukan salah satu langkah maju menambah poin Indonesia dalam bidang paten secara Internasional.

 

Dijelaskan, sedangkan merek-merek asing yang didaftarkan di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan Hukum Negara Republik Indonesia dan sudah dicatat dalam daftar umum merek untuk berbagai macam bidang kelas baik jasa maupun barang pada direktorat jenderal Hak kekayaan Intelektual cukup banyak seperti Merek Rokok Marlboro yang diajukan Philip Morris Products S.A. (suatu perseroan menurut Undang-undang Negara swiss) berkedudukan di Quai jeanrenaud Neuchatel Switzerland, Merek Honda yang diajukan oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (suatu perseroan menurut undang-undang Negara Jepang (Honda Motor co. ,ltd) berkedudukan di Minami aoyama, minato-ku Tokyo Jepang dan lain sebagainya.

 

Melihat dari hal tersebut, lanjut Henky, sudah saatnya bagi pelaku usaha terutama UKM yang mempunyai pasar di luar negeri untuk mendaftarkan mereknya dimana negara dituju atau dapat pula mengajukan merek secara hak prioritasasalkan negara yang dituju merupakan anggota yang bergabung Paris convention for the protection of industrial property atau agreement establishing the world trade organization yang diterangkan pada pasal 1 ayaat (14) undang-undang no.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

 

Sementara itu hadirnya Konsultan Hak kekayaan Intelektual dan pendidikan maupun pelatihan yang diadakan Dirjen HKI beserta kanwil kemenkumham juga Perguruantinggi dan klinik HKI ditengah-tengah masyarakat sangat membantu memberikan informansi tentang HKI. Sedangkan yang dimaksud kuasa dalam undang-undang terkait tentang HKI adalah konsultan HKI yang terdaftar pada dirjen HKI diangkat oleh menteri berdasarkan surat keputusan danuntuk menjadi konsultan HKI diatur pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2005 Tentang konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPengangkatan Konsultan Hak kekayaan Intelektual. (A-107/A-147)***

 

http://www.pikiran-rakyat.com/node/237773

Posted on May 25, 2018 at 3:58 am

No comments

Categories: Berita & Prestasi

Receive new post updates: Entries (RSS)

Receive follow up comments updates: RSS 2.0

Written by